Update Whatsapp Bikin Waswas Indonesia

SEKRETARIS KOMISI 1 DEWAN  PIMPINAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEDANG MENUNGGU RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DARI DEWAN PIMPINAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/ALASAN DARI RUU PDP INI DIPERCEPAT DIKARENAKAN PENGGUNA WHATSAPP MENERIMA PESAN POP-UP YANG MENGUMUMKAN TENTANG PEMBARUAN KEBIJAKAN PRIVASI APLIKASI ITU///

SETELAH DIAMATI LEBIH TELITI ADA PEMBERITAHUAN BAHWA SEMUA AKUN YANG TIDAK MENYETUJUI PERSYARATAN BARU PADA BATAS WAKTU 8 FEBRUARI AKAN DI TANGGUHKAN ATAU DIHAPUS OLEH KARENA ITU WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI ABDUL KHARIS ALMASYAHARI MENEGASKAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR HARUS MENJAMIN KEAMAN DATA UNTUK TIAP-TIAP PLATFORM YANG MEMBERIKAN LAYANAN KE MASYARAKAT/TERMASUK KEBIJAKAN BARU WA INI///

SELAIN ITU PIHAKNYA JUGA MENGATAKAN DPR DAN PEMERINTAH HINGGA SAAT INI TERUS MENERUS MENGEJAR PEMBAHASAN RUU PDP AGAR DATA PRIBADI TERLINDUNGI SECARA MENYELURUH///

MENYIKAPI HAL INI SEKERTARIS KOMISI 1 DPRD LAMPUNG MENUNGGU WACANA  PEMBAHASAN RUU PDP DARI DPR RI/MENURUTNYA WACANA PEMBAHASAN INI SANGAT BAGUS SEBAB INI SEMUA GUNA MENJAGA PRIVASI MASYARAKAT BANYAK///

SELAIN ITU/ PIHAKNYA JUGA SETUJU AKAN KEBIJAKAN BARU WHATSAPP GUNA MENGANTISIPASI ADANYA PEMECAH BELAH BANGSA MENGINGAT MARAKNYA PENYEBARAN HOAX/UJARAN KEBENCIAN//

DISISI LAIN ANGGOTA KOMISI V DPRD LAMPUNG MENGATAKAN KEMENTRIAN KOMINFO DALAM HAL INI HARUS MENELITI LEBIH DALAM ATAS KEBIJAKAN DARI APLIKASI WHATSAPP SEBAB APLIKASI WHATSAPP ADALAH SALAH SATU LAYANAN PENGGUNA PUBLIK DAN DIMANA MAYORITAS INDONESIA MENGGUNAKAN APLIKASI ITU///

SEMENTARA ITU/MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI MENGATAKAN SEJUMLAH UU MEMANG SUDAH MENGAKOMODASI PERIHAL TATA KELOLA INFORMASI ELEKTRONIK/DATA ELEKTRONIK DAN LAIN LAIN SEPERTI UU ITE/PP 71 TAHUN 2019 DAN PERMENKOMINFO 5 TAHUN 2020 YANG DAPAT DIJADIKAN PAYUNG HUKUM TATA KELOLA INFORMASI ELEKTRONIK/DATA ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK/KENDATI DEMIKIAN DIPERLUKAN UU YANG KHUSUS YANG MENGATUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI/ SEDANGKAN UNTUK RUU PDP SENDIRI SAAT INI MASIH TERUS DIGODOK BERSAMA DPR RI///