Pilkada Serentak, NU Tunda PDIP Lanjooot

Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj meminta Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Pimpinan Rakyat untuk menunda gelaran pemilihan kepala daerah 2020.

Pasalnya, dapat memunculkan potensi kerumunan massa meskipun protokol kesehatan COVID-19 dilakukan secara ketat.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Juwendra Asdiansyah menilai Pilkada itu memang penting.

Namun, keselamatan dan kesehatan masyarakat justru harus diutamakan.

Pada sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto justru mendesak Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan pada tahun ini, meski di masa pandemi COVID-19 dengan angka positif yang semakin tinggi.

Mengingat setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya agar menjalankan roda pemerintahan dengan legalitas yang sah.

Karena menurutnya, baru-baru ini, penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari 2021.

Apalagi belum ada kepastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 beserta dampak yang mengikutinya.

Karena itu, menurut dia, apabila pilkada ditunda, maka kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt.

Sementara di dalam masa kritis, menurut Hasto, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt.

Jadi, harus memiliki legitimasi dan legalitas kuat dari rakyat. Maka Pilkada yang dijalankan pada 9 Desember ini, justru memberikan kepastian agar adanya pemimpin yang kuat.