Nunik & Buruh Bahas Omnibuslaw

RATUSAN ORANG YANG TERGABUNG DARI BERBAGAI BURUH DI LAMPUNG MENGGELAR UNJUK RASA DIKANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG // AKSI MASSA YANG MENOLAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ATAU OMNIBUS LAW ITU DITERIMA WAKIL GUBERNUR LAMPUNG / CHUSNUNIA CHALIM UNTUK AUDIENSI DIRUANG ABUNG PROVINSI LAMPUNG/ RABU SIANG ///

PKG//

SEBELUM DITERIMA AUDIENSI / PARA PERWAKILAN BURUH INI DILAKUKAN PEMERIKSAAN PETUGAS GABUNGAN/ GUNA MENGANTISIPASI ADANYA BARANG YANG BERBAHAYA DIBAWA PERWAKILAN BURUH //

BELASAN PERWAKILAN BURUH INI DITERIMA OLEH WAKIL GUBERNUR LAMPUNG / CHUSNUNIA CHALIM / SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG / FAHRIZAL DARMINTO/ DAN ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRAH SEKRETARIS / IRWAN MARPAUNG //

PERWAKILAN BURUH MENYAMPAIKAN KEBERATAN BEBERAPA POIN TERKAIT UNDANG CIPTA KERJA ATAU OMNIBUS LAW / DIANTARANYA /

1.PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA YANG TIDAK TRANSPARAN
2.UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA LEBIH RENDAH DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
3. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERSIFAT DISKRIMINATIF
4. 4. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TIDAK MENCERMINKAN PRINSIP KEADILAN
5. 5.UNDANG-UNDANG CIPTA KEEERJA MENGHAPUS PERLINDUNGAN HAK HAK NORMATIF
6. 6.MEMBERANGUS KEBEBASAN BERSERIKAT
7. 7.MELEGALKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAU PHK SEBAGAI HAK PENGUASA SEHINGGA TERJADI RAWAN PHK LEGALISASI PHK MUTLAK
8. 8.TIDAK ADA KEPASTIAN FACTOR PENGALI KENAIKAN UMP / UMK KARENA DAPAT DITENTUKAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI ATAU INFLASI
ROOL STETMAN YUCE HENGKI ( FEDERASI HUKATAN LAMPUNG )

SEMENTARA ITU WAKIL GUBERNUR LAMPUNG / CHUSNUNIA CHALIM / MENGATAKAN / ISU-ISU UU CIPTA KERJA AKAN DITINDAK LANJUTI DENGAN MELAKUKAN PERTEMUAN BERSAMA STAKHOLDER TERKAIT / MULAI FORKOMPIMDA / KAUM BURUH HINGGA PERWAKILAN PENGUSAHA // DIMANA TUJUAN DARI UU CIPTA KERJA INI ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA //

SELAIN MEMBERIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA MULAI DARI MENDAPATKAN PERIZINAN KEMUDAHAN UMKM DALAM MENDAPATKAN LEGALITAS USAHA BERBADAN HUKUM DAN MANAJEMEN OPERASIONAL //

UPAH MINIMUM DAN UANG PESANGON TETAP ADA // TIDAK ADA PERUBAHAN SISTEM PENETAPAN UPAH // UPAH BISA DIHITUNG BERDASARKAN SATUAN WAKTU ATAU HASIL / HAK CUTI TETAP ADA / STATUS KARYAWAN MASIH ADA / PERUSAHAAN TIDAK BISA PHK SECARA SEPIHAK / JAMINAN SOSIAL TETAP ADA / BAHKAN TAMBAHAN YANG SELAMA INI BELUM PERNAH ADA SEPERTI JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN //

SB : CHUSNUNIA CHALIM // WAKIL GUBERNUR LAMPUNG//

ORANG NOMOR DUA DI PROVINSI LAMPUNG INI JUGA MEMINTA KEPADA PARA BURUH TETAP MENJAGA KONDUSIFITAS DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI // AKSI UNJUK RASA DITENGAH TERIK MATAHARI INI BERJALAN KONDUSIF ///