Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi BUMD Lambar Kritisi Jaksa

DAKWAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI P-D PESAGI MANDIRI PERKASA DIBACAKAN OLEH JAKSA DI HADAPAN MAJELIS HAKIM KAMIS 28 JANUARI 2021 // DALAM DAKWAANNYA DIDAPATI KETERANGAN BAHWA PENGAJUAN PENAMBAHAN MODAL B-U-M-D YANG DISAH-KAN OLEH D-P-R-D LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 TERSEBUT / TIDAK DISERTAI DENGAN LAMPIRAN ANALISA KELAYAKAN USAHA DAN BEBERAPA ANALISA LAINNYA ///

DUA MANTAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA DISIDANGKAN PERDANA DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR TANJUNG KARANG KAMIS 28 JANUARI 2021 / DENGAN AGENDA SIDANG YAKNI PEMBACAAN DAKWAAN DARI JAKSA //

G-P DAN D-S SELAKU DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR OPERASIONAL DI BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT INI / DIDAKWA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS DANA PENAMBAHAN MODAL PEMKAB LAMPUNG BARAT / YANG DITERIMA P-D PESAGI MANDIRI PERKASA GUNA KEBERLANGSUNGAN USAHANYA //

KEDUA TERDAKWA DISANGKAKAN TELAH MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA SEBESAR TOTAL TIGA MILIAR / 79 JUTA / 948 RIBU / 700 RUPIAH / DARI ANGGARAN TUJUH MILIAR LEBIH / YANG DIANGGARKAN SEBELUMNYA UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN SEBAGAI BIAYA PEMBAYARAN ROYALTI P-T PERTAMINA / PEMBANGUNAN FISIK S-P-B-U / DELIVERY ORDER / SERTA BIAYA OPERASIONAL S-P-B-U SEKINCAU DI TAHUN 2016 //

ATAS DAKWAAN YANG DIBACAKAN KALI INI / KUASA HUKUM SALAH SATU TERDAKWA MENGATAKAN BAHWA ADA HAL YANG SEHARUSNYA MENJADI CATATAN JAKSA / DIMANA ANGGARAN YANG PADA AKHIRNYA DIKORUPSI TERSEBUT / TERTULIS PULA DALAM DAKWAAN TELAH DISAHKAN OLEH D-P-R-D LAMPUNG BARAT //

YANG JUGA DIKETAHUI PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DARI KLIENNYA TERSEBUT JELAS TERLIHAT TIDAK DISERTAI LAMPIRAN ANALISA KELAYAKAN USAHA / ANALISA PORTOFOLIO / SERTA ANALISA RISIKO USAHA / YANG DIRASA ANEH JIKA TETAP DIKABULKAN PERMOHONAN DARI PERUSAHAAN ITU OLEH PIHAK LEGISLATIF //

AKIBAT PERBUATAN KEDUANYA / JAKSA PUN MENDAKWA G-P DAN D-S TELAH MELANGGAR PASAL – 2 AYAT – 1 / ATAU PASAL – 3 / JUNTO PASAL 18 AYAT – 1 HURUF – A DAN – B AYAT – 2 DAN – 3 / UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 //

JUNTO UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 / TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 / TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNTO PASAL 55 AYAT – 1 KE – 1 K-U-H-P ///