SEORANG OKNUM KETUA GAPOKTAN DENTE TELADAS / KABUPATEN TULANG BAWANG / DIDAKWA TELAH MERUGIKAN NEGARA SEBESAR 600 JUTA LEBIH / IA DISANGKAKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CETAK SAWAH PADA TAHUN ANGGARAN 2011 / YANG DILAKSANAKAN DISEBUAH LAHAN H-G-U P-T INDO LAMPUNG BUANA MAKMUR ///
A-H / DISIDANGKAN DALAM LANJUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PROGRAM PERLUASAN AREA CETAK SAWAH / DI KAMPUNG PASIRAN JAYA / KECAMATAN DENTE TELADAS / KABUPATEN TULANG BAWANG / PADA TAHUN ANGGARAN 2011 LALU //
DALAM SIDANG LANJUTANNYA KALI INI / SEORANG AHLI DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULANG BAWANG / DIHADIRKAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGANNYA TERKAIT PENGETAHUANNYA TENTANG LAHAN YANG DIJADIKAN AREA CETAK SAWAH / YANG DILAKUKAN KELOMPOK TANI KAMPUNG PASIRAN JAYA //
DARI KETERANGANNYA / SAKSI YANG BERSTATUS SEBAGAI KASUBSI KONFLIK DAN PERKARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULANG BAWANG / MENJELASKAN BAHWA LAHAN YANG DIGUNAKAN OLEH KELOMPOK TANI YANG DIKETUAI OLEH TERDAKWA / ADALAH SEBUAH AREA YANG TERCATAT SEBAGAI LAHAN HAK GUNA USAHA YANG DIBERIKAN KE P-T INDO LAMPUNG BUAMA MAKMUR / YANG MASUK KAWASAN REGISTER 47 //
TAK HANYA PERMASALAHKAN LOKASI AREA CETAK SAWAH / DALAM DAKWAANNYA TERDAKWA SELAKU KETUA GABUNGAN KELOMPOK TANI PASIRAN JAYA / MELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN AREA CETAK SAWAH TERSEBUT DISANGKAKAN TIDAK MENGIKUTI PEDOMAN YANG TELAH DIBUAT / YAITU DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN ANGGARAN CETAK SAWAH TERSEBUT KE BEBERAPA ORANG YANG TIDAK MEMILIKI LAHAN //
TERDAKWA JUGA TELAH MEMBUAT BEBERAPA ITEM FIKTIF YANG DITUANGKAN DIDALAM RENCANA ANGGARAN / UNTUK PEMBELIAN DAN PEMASANGAN PATOK KAYU HINGGA PEMBELIAN CAT / SERTA MENYERTAKAN NAMA – NAMA FIKTIF PENERIMA UPAH PELAKSANAAN PROGRAM //
SELAIN ITU / A – H PUN TELAH MENYELEWENGKAN ANGGARAN DENGAN CARA MEMBUAT NAMA – NAMA FIKTIF SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SARANA PRODUKSI / YANG DIANGGARKAN SEBANYAK 115 PENERIMA /
NAMUN DALAM KENYATAANNYA HANYA TEREALISASI KEPADA 35 ORANG PETANI //
AKIBAT PERBUATANNYA / SESUAI DENGAN PERHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG / DARI PELAKSANAAN PROGRAM TERSEBUT TERDAPAT SELISIH YANG TERHITUNG SEBAGAI KERUGIAN NEGARA / SEBESAR TOTAL 618 JUTA / 254 RIBU / 750 RUPIAH //
OKNUM KETUA GAPOKTAN INI PUN DIJERAT OLEH JAKSA / DENGAN JERATAN PASAL 2 AYAT – 1 DAN PASAL 3 / JUNTO PASAL 18 UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 / TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 //
TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 / TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / JUNTO PASAL 55 AYAT – 1 KE – 1 K-U-H-P / DAN TERANCAM MENJALANI PIDANA PENJARA PALING LAMA SELAMA 20 TAHUN / DENGAN DENDA PALING BANYAK SATU MILIAR RUPIAH ///
