Kadis PUPR Lamsel Diproyeksi Jadi JC

KPK membuka tangan selebar-lebarnya bahkan dengan senang hati apabila ada pengajuan Justice Collaborator atau JC dari dua orang pejabat di Pemkab Lampung Selatan yang baru-baru ini diumumkan menjadi tersangka suap Rp49,7 M.

Kedua orang tersangka itu adalah H-H dan S-Y-H, yang ditahan oleh KPK didasarkan dari hasil pengembangan perkara korupsi mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Diketahui H-H adalah Kadis PU-PR Lampung Selatan periode 2016-2017. S-Y-H adalah Kadis PU-PR Lampung Selatan periode Januari tahun 2020.

Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho, pada Selasa 6 Oktober 2020, menjelaskan bilamana H-H dan S-Y-H mengajukan JC, maka pihaknya akan melakukan penilaian.

Terlebih, mekanisme ini memang menjadi hak dari seorang tersangka dan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.

Sebelumnya, S-Y-H menunjuk Purnomo Sidik sebagai pengacaranya ketika dirinya masih berstatus sebagai saksi dalam perkara ini.

Selama mendampinginya, Purnomo Sidik mengaku belum melakukan pembahasan terkait pengajuan JC.

Seandainya kedua tersangka tadi menyetujui maka ada keuntungan yang didapat.

Misalnya, si pemohon JC akan mendapat peluang mendapat tuntutan yang ringan. Alih-alih dituntut hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun, mereka bisa dituntut antara 5-8 tahun.

Fasilitas lain yang diterima JC yakni bisa mendapat pemotongan masa hukuman atau remisi.

Justru, jika tidak mengajukan JC, hal tadi tidak akan didapat karena dinilai tidak bekerja sama dengan penegak hukum.

Mengingat yersangka atau terpidana yang dikabulkan JC nya juga bisa mendapat pembebasan bersyarat usai mereka menjalani 2 per 3 masa hukumannya.

Tetapi, dua fasilitas itu baru dapat dirasakan usai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.