WNA Miliki KTP tapi Dilarang Nyoblos Cederai Konstitusi

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandarlampung mencatat tiga warga asing yang memiliki KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Disdukcapil setempat tidak masuk di dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019.

Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung, ketiga warga asing yang memiliki KTP Elektronik di antaranya dua warga Negara Amerika Serikat dan satu warga negara India, mereka berdomisili di Bandarlampung.

KTP Elektronik yang dikeluarkan Disdukcapil bagi warga asing menjadi kontroversi saat di beberapa daerah seperti Kabupaten Pringsewu nama warga asing asal Mauritius masuk di dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019.

Berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 348 ayat 1A menyebutkan pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilik KTP Elektronik yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan.

Namun pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 37 tahun 2018 pasal 28 disebutkan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Menurut Akademisi Universitas Lampung, Deddy Hermawan, masuknya warga asing di daftar pemilih tetap berdasarkan kepemilikan KTP Elektronik tentunya mencederai konstitusi hak politik warga negara indonesia.

Terlebih saat menjelang pemilu 17 april masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik dan belum terdaftar di DPT.
KPU selaku penyelenggara bersama Badan Pengawas Pemilu seharusnya bisa memberikan jaminan bahwa warga negara indonesia yang sesungguhnya berhak untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 april.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandarlampung mengatakan telah berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat untuk mengantisipasi masuknya warga asing di daftar pemilih tetap, dan berdasarkan hasil penelusuran KPU, ketiga warga asing yang memiliki KTP Elektronik dan berdomisili di bandarlampung tidak terdaftar di DPT TPS. (*)