Warga Eks Pasar Griya & Pemkot Setuju Mediasi

BANDAR LAMPUNG – Gugatan LBH Bandar lampung kepada pemerintah kota dan DPRD Bandar lampung, akhirnya disidangkan pada Selasa pagi di pengadilan Negeri kelas 1a Tanjung karang. Dalam sidang kali ini pengadilan memberikan waktu untuk kedua pihak agar menjalani mediasi terlebih dahulu.

LBH Bandar lampung selaku kuasa hukum dari warga eks pasar Griya Sukarame, memperkarakan pemerintah kota Bandar lampung dan DPRD ke meja hijau, dan sidang akhirnya digelar pada Selasa pagi 2 oktober.

Pada sidang perdana kali ini, LBH Bandar lampung fokus menuntut terkait alih fungsi lahan yang sebelumnya diperuntukan sebagai kawasan untuk berdagang, dan kini oleh pemerintah kota Bandar lampung, telah di alih fungsikan sebagai lahan untuk bangunan gedung kejaksaan negeri yang baru.

Menanggapi konflik lahan hibah tersebut, pihak tergugat DPRD kota Bandar lampung mengatakan bahwa, penggunaan lahan hibah yang kini berubah fungsi tersebut tidak melalui persetujuan dari pihak DPRD sebab peraturan tentang penggunaan lahan hibah memang tidak diperlukan lagi persetujuannya dari pihak mereka.

Sementara itu majelis hakim menunda lanjutan sidang untuk 3 minggu kedepan, dan menyarankan agar diadakannya mediasi terlebih dahulu, dan keputusan hakim ini disetujui oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. (*)