Unila Gelar Media Briefing Perda Bantuan Hukum

Unila Gelar Media Briefing Perda Bantuan Hukum

Program studi magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Lampung menggelar media briefing tentang perluasan akses terhadap keadilan melalui perda bantuan hukum di kafe dawils pada Kamis siang.

Pemerintah provinsi lampung telah menetapkan peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Perda tersebut merupakan amanat undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Untuk memenuhi hak konstitusional kelompok masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan hukum.

Perda provinsi lampung tentang bantuan hukum merupakan inisiasi dari DPRD provinsi dan kemudian diundangkan kepada pihak eksekutif di lembaran daerah. Perda tersebut kemudian terhambat ketika kementerian dalam negeri melakukan koreksi, sementara pada saat yang bersamaan mahkamah konstitusi menyatakan kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda.

Briefing media terkait perda bantuan hukum dibuka oleh doktor Hamzah serta dihadiri civitas akademisi unila, lembaga bantuan hukum Bandar lampung, perwakilan dari Kanwil Kemenkumham lampung, dan sejumlah awak media.

Doktor Hamzah berharap media briefing dapat membuka akses keadilan serta memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin. (*)