SPBU Sekincau Batal Keukeuh Gegara Sengketa Lahan

PERMASALAHAN LOKASI S-P-B-U SEKINCAU KEMBALI MENJADI PEMBAHASAN UTAMA DALAM SIDANG LANJUTAN PERKARA KORUPSI LAMPUNG BARAT // DALAM KETERANGANNYA / SAKSI YANG DIHADIRKAN MEMAPARKAN BAHWA ADANYA PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TERKAIT ASET LAHAN PEMDA SETELAH GUGATAN LAHAN TERSEBUT INKRAH ///

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA A-P-B-D DALAM PENYERTAAN MODAL KEPADA P-D PESAGI MANDIRI PERKASA SEBAGAI B-U-M-D KABUPATEN LAMPUNG BARAT / KEMBALI DIGELAR SIDANG LANJUTANNYA DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR TANJUNG KARANG DENGAN AGENDA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI //

DI GELARAN SIDANG KALI INI / DARI ENAM SAKSI YANG DIHADIRKAN TERDAPAT SEORANG SAKSI BERNAMA HENDRY FAISAL SELAKU KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT / MEMAPARKAN BAHWA LAHAN YANG DIRENCANAKAN SEBAGAI LOKASI PEMBANGUNAN S-P-B-U TERSEBUT / DI TAHUN 2015 TELAH MENJADI OBJEK SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN //

MAKA SETELAH LAHAN DIMENANGKAN OLEH MASYARAKAT DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP / PERATURAN DAERAH TERKAIT ASET PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2015 PUN DICABUT DAN DIGANTI DENGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018 / NAMUN LOKASI PEMBANGUNAN S-P-B-U TIDAK DIPINDAHKAN DARI LAHAN YANG BERSENGKETA / MESKI TIDAK LAGI MASUK ASET PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT //

DIKETAHUI DARI DAKWAAN JAKSA YANG DIBACAKAN PADA SIDANG PERDANANYA / PERMASALAHAN RENCANA PEMBANGUNAN S-P-B-U YANG DILAKSANAKAN OLEH P-D PESAGI MANDIRI TIDAK HANYA TERKAIT DENGAN LOKASI YANG BERSENGKETA //

KEDUA TERDAKWA DALAM PERKARA INI YANG SELAKU DIREKTUR DI PERUSAHAAN DAERAH ITU PUN / SEJAK PENGAJUAN PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL KE PEMERINTAH KABUPATEN / TIDAK MENYERTAKAN LAMPIRAN ANALISA KELAYAKAN USAHA / ANALISA PORTOFOLIO / SERTA ANALISA RISIKO USAHA / YANG MENJADI SYARAT PENYERTAAN MODAL SESUAI DENGAN YANG TERTERA DI DALAM PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2012 / PASAL 20 AYAT – 4 / TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH ///