Sirekap Bikin Bawaslu & KPU Bersitegang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas keberatannya terhadap aplikasi Sistem Elektronik Rekapitulasi atau Sirekap yang akan di gunakan KPPS di tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Nampak pemikiran berbeda dari dua lembaga penyelenggara Pilkada di tahun 2020 ini sebab Badan Pengawas Pemilihan Umum RI meragukan atas aplikasi yang baru saja KPU RI buat, yakni Aplikasi Sistem Elektronik Rekapitulasi atau dikenal Sirekap.

Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, meragukan aplikasi keluaran terbaru dari KPU RI sebab banyak di temukan masalah-masalah yang akan terjadi nanti nya seperti blank spot.

Tidak hanya itu dirinya menyinggung wilayah-wilayah lain seperti kabupaten yang signal nya masih kurang memadai seperti Kepulau Riau dan Natuna

Selain jaringan dan beberapa faktor wilayah, kata Rahmat, ia juga meragukan Sirekap ini nanti nya akan membuat Pilkada 2020 tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan takutnya jika hanya memakai satu akses saja sistem tersebut akan Down.

Mengingat aplikasi Sirekap ini masih kurang dipersiapkan secara matang.

Pada sisi lain pihak KPU melalui jajarannya di Lampung bersikeras menerapkannya. Bahkan mereka melakukan simulasi di tiap jenjang penyelenggara.