RUU PKS Potensi Legalkan LGBT

Aliansi Cinta Keluarga Indonesia mengkritisi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau PKS karena berpotensi melegalkan perzinahan dan LGBT serta menyuburkan praktik prostitusi dan aborsi.

Aliansi Cinta Keluarga Indonesia menggelar kajian kritis atas rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual di Gedung Serba Guna SMA Negeri 2 Bandarlampung.

Aturan ini dinilai konsep dasar pembentukan rancangan undang-undang tersebut bukan pada baik atau buruknya kekerasan seksual tapi lebih didasarkan kepada rasa suka atau tidak suka pelaku kekerasan seksual, sehingga apabila disahkan menjadi sebuah undang undang maka akan berpotensi melegalkan perzinahan hingga prilaku LGBT.

Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual mengindikasikan penyaluran hasrat seksual jika dilakukan atas dasar suka sama suka bukanlah sebuah pelanggaran hukum.

Sekretaris Jenderal Aliansi Cinta Keluarga Indonesia Wilayah Provinsi Lampung Nurul Hidayati dengan tegas menolak pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena sangat jelas bertentangan dengan pancasila sila pertama ketuhanan yang maha esa dan undang-undang dasar tahun 1945.

Menurut Nurul Hidayati pengesahan rancangan undang-undang tersebut akan menyuburkan praktik prostitusi dan aborsi, di samping itu rancangan undang-undang ini juga menumbuhkan pemahaman yang multitafsir di tengah-tengah masyarakat.

Tahun ini DPR RI dari komisi delapan berencana untuk membahas kembali rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual usai pemilu 2019, oleh partai PDI Perjuangan bersama Gerindra dan mendapatkan penolakan keras dari partai keadilan sejahtera. (*)