Program Kotaku Dinilai Ancam Industri Kecil Hasil Laut

Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Lampung mengadakan dialog publik tentang kebijakan perlindungan hak perempuan produsen pangan di wilayah Pesisir Bandarlampung siang tadi.

Dialog perlindungan hak perempuan produsen pangan bagi wilayah pesisir berlangsung di wisma nuwono tasya dengan menghadirkan narasumber anggota komisi tiga DPRD Kota Bandarlampung Erika Novalia, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Debi Hardian, Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan Arieska Kurniawaty, dan perwakilan masyarakat pesisir Teluk Bone Cungkeng Samsiah.

Samsiah bersama perempuan cungkeng lainnya merupakan pejuang produsen pangan yang berprofesi sebagai nelayan yang memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian.

Wilayah pesisir yang selama ini dipandang kumuh mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Bandarlampung untuk ditata ulang kembali agar lebih baik lagi, sehingga dengan adanya relokasi, dikhawatirkan akan mengancam hak-hak perempuan produsen pangan di wilayah pesisir.

Kekhawatiran samsiah akan relokasi ditepis oleh Erika Novalia selaku anggota dewan komisi tiga yang membidangi tata kota dan pemukiman perumahan.

Erika mengaku justru pemerintah kota Bandarlampung berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan pesisir melalui perda nomor empat tahun 2017 tentang pemukiman kumuh, dimana salah satu programnya adalah peningkatan kreatifvtas perempuan pesisir dan masyarakat sekitarnya seperti memfasilitasi alat pengolahan ikan.

Selain itu pemerintah kota Bandarlampung juga telah membangun infrastruktur jalan serta mengadakan perbaikan sanitasi.

Armayanti Sanusi dari Solidaritas Perempuan Sebay Lampung berharap melalui dialog publik ini, pemerintah dapat memahami permasalahan yang dialami oleh masyarakat tepi laut khususnya warga Pesisir Teluk Bone Cungkeng.

Proyek Kotaku yang digagas oleh pemerintah justru mengancam keberlangsungan perempuan produsen pangan di wilayah pesisir yang menjadikan laut sebagai sumber penghidupan.

Dialog publik perlindungan hak perempuan produsen pangan ini, berhasil membuka ruang untuk bekerja sama merumuskan kebijakan ke depannya, baik melalui dialog maupun rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Bandarlampung dan pemerintah provinsi Lampung melalui dinas kelautan dan perikanan. (*)