Pilkada 2020 Potensi Ciptakan Pemimpin Money Oriented

Pilkada serentak 2020 diprediksi menghasilkan kepala daerah yang lebih mementingkan money oriented ketimbang realisasi program.

Mengingat, masa bakti yang hanya berkisar 3 tahunan.

Karena pada 2024 mendatang sejumlah regulasi memungkinkan jabatan mereka berakhir lantaran terbentur pilpres.

Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait pemilu serentak dalam praktik sistem pemerintahan presidensial tetap konstitusional.

Bahkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 Thony Saut Situmorang mengistilahkannya kejar setoran.

Namun tak semuanya.

Boleh jadi, ada juga juga bupati, wali kota, atau gubernur, yang memiliki niat tulus mengabdi demi nusa dan bangsanya