Perda Bantuan Hukum Mandek

Perda Bantuan Hukum Mandek

Komisi satu DPRD provinsi lampung mendorong biro hukum sekretariat daerah untuk menindaklanjuti perda bantuan hukum yang telah ditetapkan bersama.

Pemerintah provinsi lampung telah menetapkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Perda bantuan hukum yang diinisiasi oleh anggota dewan provinsi hingga saat ini belum juga berjalan, bahkan komisi satu DPRD beberapa waktu lalu telah mengalokasikan dana demi terlaksananya perda tersebut.

Pada tahun 2017 lalu, dalam acara peringatan hari hak asasi manusia di Solo, Gubernur lampung M Ridho Ficardo, menerima penghargaan dari presiden Jokowi, sebagai kepala daerah pembina kabupaten kota ramah HAM sepanjang tahun 2016.

Penghargaan ramah HAM yang diraih pemerintah provinsi lampung, menjadi kontraproduktif dengan belum berjalannya bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin untuk memenuhi hak keadilan.

Komisi I berharap pemerintah provinsi lampung dapat mengalokasikan anggaran untuk bantuan hukum yang bersumber dari APBD karena bantuan hukum dari Kemenkumham belum mampu mengcover volume perkara yang ada di masyarakat. (*)