Pemprov Lampung Wajibkan Pemkab & Pemkot Terapkan KLHS

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kajian lingkungan hidup strategis menjadi syarat utama dalam menyusun rencana tata ruang suatu wilayah.

Untuk itu seluruh Pemkab dan Pemkot di Provinsi ini diwajibkan menerapkan kajian tersebut dalam pembangunan tata ruangnya dengan diwujudkan dalam bentuk echo design atau ramah lingkungan dengan tidak mengganggu bentang alam yang ada.

Dewan pimpinan daerah perkumpulan forum tenaga ahli lingkungan Provinsi Lampung menggelar musyawarah daerah yang pertama di Hotel Bukit Randu, Musda yang berlangsung siang tadi dan dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menggelar dialog seputar peran pengelolaan lingkungan dalam era revolusi industri empat titik nol.

Perkumpulan tenaga ahli lingkungan atau P-TALI Lampung menilai perlu adanya kajian lingkungan hidup strategis dalam pembangunan rencana tata ruang kota yang dituangkan dalam RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah.

KLHS di dalam RPJMD dibutuhkan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan, dalam melakukan suatu pembangunan infrastruktur diperlukan kajian safe guard atau pengamanan lingkungan dan sosial atas dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan sebuah infrastruktur.

Bahkan pembangunan dalam skala kecil seperti program pemberdayaan masyarakat yaitu pembangunan jalan lingkungan juga harus menyertakan hasil kajian lingkungan serta disosialisasikan kepada masyarakat.
Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS ini harus menjadi syarat utama pada awal pembangunan rencana tata ruang wilayah untuk mengantisipasi dampak sosial dan lingkungan.

Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS disusun berdasarkan pengamatan yang melibatkan seluruh sektor seperti Dinas PUPR, perdagangan dan industry. Pembangunan rencana tata ruang wilayah tanpa adanya kajian strategis lingkungan dan berpotensi mengganggu bentang alam dapat menjadi suatu tindak pidana, sehingga sangat dibutuhkan sebuah echo design atau desain pembangunan yang ramah lingkungan baik di bidang investasi, konstruksi, perdagangan maupun jasa harus ter-recovery dalam sebuah ekosistem.

KLHS yang telah disusun menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, sehingga hasil KLHS harus benar benar diterapkan secara maksimal tidak hanya sebatas formalitas. Untuk itu dibutuhkan evaluasi dan pengawasan dari pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya bencana ekologi yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. (*)