Pemkab Tulangbawang Biarkan Kadisdik Diproses Hukum

Pihak Pemerintah Kabupaten Tulangbawang menyatakan tak memberi pendampingan hukum terhadap aparatnya yang tersandung kasus pidana.

Sikap ini diambil, selain demi menghormati prosesnya, juga tak memenuhi kriteria pendampingan yang dimaksud.

Mengingat pemerintah hanya mendapat kewenangan membela bila menyangkut persoalan perdata, PTUN, atau nonlitigasi.

Itulah sebabnya Kepala Dinas Pendidikan setempat berinisial NS tak mendapatkannya, meskipun pihak kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka ini.

NS disangkakan melakukan pemotongan 12,5 persen terhadap DAK pendidikan tahun 2019 senilai Rp49 miliar yang diperuntukan bagi sarana dan pembangunan fisik 105 sekolah.

Dengan rincian, 49 Sekolah Dasar/52 SMP/1 SLB / dan 3 Taman Kanak-kanak //