Pembangunan Tanpa KLHS Bisa Timbulkan Bencana Ekologis

Untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, Pemerintah Kota Bandarlampung diminta bersungguh-sungguh melibatkan beberapa pihak seperti organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha dan akademisi yang tergabung dalam tim pembuat kajian lingkungan hidup strategis. Bila tidak? maka berpotensi menimbulkan bencana ekologis.

Partisipasi berbagai pihak ini untuk melakukan kajian terhadap daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.
Tim pembuat kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS ini bertujuan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Pembangunan berkelanjutan yang disebut sustainable development goals ini memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.

Namun tak jarang kajian lingkungan hidup strategis ini dinilai hanya sebatas formalitas atau syarat dan mengabaikan keutuhan lingkungan hidup.

Mengingat penerapan kajian lingkungan hidup strategis dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW juga menjadi bias saat pembangunan mengabaikan lingkungan hidup dengan dalih ramah investasi.

Berdasarkan catatan organisasi pecinta lingkungan hidup terbesar di Indonesia, Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Perwakilan Lampung, Pemerintah Kota Bandarlampung belum melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap rencana tata ruang wilayah dalam beberapa kurun waktu terakhir.

Namun Walhi Lampung tidak menampik kemungkinan jika Pemerintah Kota Bandarlampung melibatkan organisasi pecinta lingkungan lainnya, karena kajian lingkungan hidup strategis dibutuhkan untuk mengevaluasi daya dukung dan daya tampung suatu ruang wilayah untuk mencegah terjadinya bencana ekologis atau terganggunggunya interaksi mahluk hidup dengan alam.

Demi terjaminya pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi berikutnya, kajian lingkungan hidup strategis sangat penting untuk menetapkan peruntukan suatu ruang atau wilayah secara terukur.

Sebelum disahkan, hasil kajian lingkungan ini wajib dipublikasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan saran maupun kritikan atas hasil kajian tersebut. (*)