Patgulipat Proyek Pringsewu

Berhembus dugaan soal kebiasaan bagi-bagi uang oleh oknum anggota dewan setelah ketuk palu APBD tahun angaran 2018 ketika pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu pada 2017 lalu. Tetapi, pihak terkait menepis dugaan ini.

Selain adanya dugaan uang ketuk palu juga mencuat adanya indikasi dugaan fee proyek 2 persen yang dikumpulkan dari pihak rekanan untuk memuluskan anggaran APBD tahun 2018.

Indikasi berhembus terkait keberadaan tim lobi yang dibentuk oleh DPRD Pringsewu untuk berkomunikasi dengan pihak eksekutif.

Tim ini dibentuk dengan menujuk beberapa anggota DPRD Pringsewu, di antaranya berinisial (ML) dan (SN), yang berkomunikasi dengan pihak Pemkab setempat.

Dugaan lain muncul soal adanya gratifikasi dan fee proyek yang diberikan mantan pegawai dinas PUPR berinisial (BM) ke anggota DPRD Pringsewu dengan inisial (ML).

Terkait adanya hembusan gratifikasi uang ketuk palu APBD dan fee proyek tahun anggaran 2018 ini dibantah oleh anggota Komisi I DPRD Pringsewu Maulana Lahudin.

Menurut kader Partai Kebangkitan Bangsa ini, uang ketuk palu APBD dan fee proyek tahun anggaran 2018 tidak ada, karena sepengetahunnya negara sudah transparan. Jadi tidak ada yang berani main-main dengan itu. (*)