Omnibuslaw Sah

Di tengah hiruk pikuk aksi penolakannya.

Rabu 14 Oktober 2020, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyerahkan draft final Rancangan Undang-Undang Cipta kerja pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman.

Omnibuslaw tersebut memuat 812 halaman yang terdiri dari 488 halaman utama dan 324 lembar penjelasan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perihal alur pemberlakuannya, sesuai pasal 16 hingga 74, selanjutnya presiden membubuhkan tanda tangannya untuk disahkan serta diundangkan dalam lembaga Negara Republik Indonesia.

Meski presiden tak melakukan hal itu tetapi dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak disetujui, draft tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diberlakukan.

Pada sisi lain, Presiden Joko Widodo mengungkapkan omnibuslaw ini memuat 11 klaster.

Yang secara umum berisikan perihal reformasi struktural dan percepatan tranformasi ekonomi.