Nuril Dikriminalisasi Atasan Ganjen

Persatuan Wartawan Online Independen Purworejo merasa prihatin dengan dengan nasib yang menimpa Baiq Nuril Maknun, Mantan Pegawai honorer SMKN 7 Mataram. Dia dianggap korban kriminalisasi atasannya yang diduga mata keranjang.

Anggota dan pengurus Persatuan Wartawan Online Independen Purworejo menggalang bantuan berupa pengumpulan ‘KOIN UNTUK KEADILAN NURIL’ saat car free day, pada Minggu kemarin.

Ketua PWOI Purworejo F Daniel Raja menyesalkan putusan kasasi MA nomor 574K/PID.SUS/2018, tanggal 26 September 2018 yang menyatakan, mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya yang memvonis bebas Nuril.

Dalam putusan kasasi tersebut, Nuril dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE dan terancam pidana penjara enam bulan kurungan serta denda Rp 500 juta.

Dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.
Putusan MA ini sangat disayangkan, seorang mantan pegawai honorer yang menjadi korban atasannya harus dihukum dan didenda.

Dalam hal ini, PWOI menilai penegak hukum, penyidik dan penuntut umum dan Majelis Hakim Kasasi terkesan gagal melihat motif kasus tersebut.

Selain itu, PWOI juga menilai bahwa denda maksimal yang dibebankan kepada Baiq Nuril sungguh sangat tidak mewakili rasa keadilan masyarakat.

Mengingat Majelis Hakim Kasasi telah gagal melihat konstruksi patriarki dalam kasus ini. Di mana kaum perempuan seringkali menjadi objek tindakan-tindakan asusila. Serta kenyataan bahwa bukan Nuril yang menyebarluaskan rekaman tersebut, tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Kasasi.

Baiq Nuril seharusnya dilindungi dan bukannya dikriminalisasi karena perbuatan asusila atasannya.
Terkait tindakan Nuril merekam percakapan dengan bosnya, hal tersebut hanya ditujukan untuk melindungi diri. Dari keterangan pengacara Nuril, sang atasan atau pelapor sering menyampaikan hal-hal yang bermuatan unsur pelecehan seksual kepadanya melalui telepon.

PWOI juga menghimbau agar kegiatan pengumpulan koin ini dilakukan oleh organisasi-organisasi lainnya di seluruh Indonesia.

Penggalangan koin ini sekaligus menjadi sindiran bagi MA karena putusannya yang kami nilai sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. (*)