Muchlis Minta Bebas Jaksa Bilang No

Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalianda, Muchlis Adjie, kembali dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang perkara narkotika, dengan agenda sidang yaitu mendengarkan jawaban jaksa atas nota pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa dalam sidang yang digelar minggu lalu, dengan kesimpulan yang tetap pada tuntutan.

Di Ruang R-Suryono, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, Bandar Lampung, Muchlis Adjie, dihadirkan untuk mendengarkan sederet bantahan yang dibacakan oleh jaksa rosman yusa, untuk mematahkan seluruh pembelaan dirinya yang dibacakan oleh tim penasihat hukum terdakwa pada agenda sidang yang di gelar minggu lalu.

Sebanyak 15 poin bantahan jaksa, demi menjawab permintaan bebas Mantan Kalapas Kalianda Ini.
Mengingat saksi yang didatangkan untuk meringankan terdakwa, justru menjadi sebuah pembenaran bahwa pria kelahiran 1967 ini, memang ada kedekatan khusus dengan terdakwa Rechal Oksa, dibandingkan dengan para sipir penjara yang lain.

Sehingga kesimpulan yang disampaikan ialah, terdakwa yang memerintah Rechal Oksa untuk memfasilitasi terdakwa Marzuli, sehingga dapat leluasa mengendalikan peredaran narkotika dengan handphone dari dalam sel huniannya, dan hingga membantu untuk memasukkan barang haram tersebut ke dalam Lapas Kalianda.

Dan sampai pada pembacaan kesaksian Kakanwil Kantor Hukum dan HAM, Bambang Haryono, yang membenarkan bahwa cuti yang diajukan oleh terdakwa, adalah cuti yang dicantumkan untuk 7 mei 2018, sehingga kejadian masuknya narkoba ke dalam Lapas pada tanggal 6 mei 2018, masih menjadi tanggung jawab pengawasannya sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalianda.

Maka dengan demikian jaksa mengambil kesimpulan bahwa terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 114, dengan unsur permufakatan jahat, yang dalam hal ini turut memberikan fasilitas kepada terdakwa Marzuli, junto pasal 132, dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian dari Muchlis Adjie, sehingga jaksa tetap menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun, dan dengan denda sebesar 1 milyar rupiah. (*)