Liputan Khusus Pro & Kontra PPDB di Lampung

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Lampung Menuai Kontroversi,Sebagian Besar Warga Mencurigai Ada Tindak Kecurangan ,Tapi Di Sisi Lain Pihak Terkait Membantahnya .

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Melakukan Revisi Ppdb Jalur Zonasi Dan Prestasi Pada Hari Jumat 21 Juni Lalu

Berdasarkan Peraturan Kemdikbud Yang Baru Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Ppdb Kuota Jalur Prestasi Bertambah Sebesar 10 Persen Dari Yang Sebelumnya 5 Persen Menjadi 15 Persen .

Jalur Zonasi Yang Sebelumnya 90 Persen Menjadi 80 Persen , Sementara Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Tetap 5 Persen .

Melalui Penambahan Kuota Jalur Prestasi ,Kementerian Pendidikan Memberikan Peluang Lebih Banyak Bagi Siswa Berprestasi Untuk Diterima Di Sekolah Yang Diinginkan .

Awalnya Ppdb Sma Di Lampung Berlangsung Pada Tanggal 17 Hingga 18 Juni, Kemudian Diperpanjang Kembali Dari Tanggal 25 Hingga 26 Juni.

Perpanjangan Ppdb Merupakan Tindak Lanjut Revisi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Upaya Koreksi Yang Dilakukan Oleh Ombudsman .

Ombudsman Melakukan Evaluasi Atas Surat Domisili Yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ,Sebagai Syarat Penentuan Zonasi Rumah Dengan Sekolah .

Di Samping Permasalahan Surat Domisili /,Ombudsman Juga Menemukan Bahwa Pelaksanaan Ppdb Di Lampung Tidak Dilandasi Peraturan Gubernur .

Revisi Peraturan Kementerian Pendidikan Ini ,Menjadi Momentum Bagi Pemerintah Provinsi Melakukan Perbaikan Sistem Ppdb .

Namun Bagi Pihak Sekolah, Revisi Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018 Ini Menimbulkan Kekhawatiran.

Pengurangan Kuota Zonasi Menimbulkan Pergeseran Jumlah Siswa Yang Diterima, Sehingga Orang Tua Atau Wali Siswa Menduga Telah Terjadi Kecurangan Yang Dilakukan Penyelenggara.

Pemerintah Memberlakukan Sistem Zonasi Untuk Menghilangkan Istilah Sekolah Favorit Atau Unggulan .

Melalui Sistem Zonasi , Pemerintah Berharap Terjadi Pemerataan Pendidikan ,Tidak Ada Diskriminasi Dalam Layanan Sekolah Publik.

P-P-D-B Jalur Zonasi Juga Mengakomodasi Peserta Didik Yang Tidak Mampu Atau Siswa Bina Lingkungan, Serta Penyandang Difabel Di Sekolah Yang Menyelenggarakan Layanan Inklusif.

Usai Menetapkan Sistem Ppdb ,Kemdikbud Kembali Mewacanakan Zonasi Guru.

Guru-Guru Sekolah Yang Berada Dalam Satu Zonasi Akan Dirotasi Dalam Waktu 4 Tahun Sekali .