Korupsi di Lampung Makin Menggila

Kasus korupsi mendominasi di Lampung, sejak 2018 hingga awal tahun ini. Pelakunya dominan pamong desa hingga kepala daerah. Upaya para penegak hukum dalam mencegahnya sepertinya sia-sia. Meski mereka telah mengetahui sanksi dan aturan yang berlaku.

Pengamat Hukum Universitas Lampung Doktor Eddy Rifai menyebutkan tiga faktor menjadi penyebab sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yaitu, yaitu pola pikir masyarakat.

Contohnya bila seorang pejabat hanya menyumbang Rp100 ribu pada resepsi pernikahan maka dia dicap pelit oleh keluarganya. Atau, hanya memiliki sepeda motor dan tinggal di perumahan sederhana, tentunya menjadi gunjingan para tentangga.

Faktor berikutnya adalah, jauhnya rentang kendali KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Seharusnya lembaga ini memiliki kantor perwalkilan di tiap provinsi, kabupaten, dan kota.

Jadi, tak hanya berkutat di Jakarta atau sesekali turun ke daerah dengan menggelar operasi tangkap tangan. Hal ini terjadi pada Mustafa (Bupati Lampung Tengah) dan Zainudin Hasan (Bupati Lampung Selatan).

Padahal, bukan tidak mungkin daerah-daerah lain juga memiliki modus serupa seperti yang dilakukan kedua terduga tersebut. Tetapi, lemahnya pengawasan dan beban tugas yang begitu besar sepertinya membuat KPK kewalahan

Terakhir, sistem politik. Hal ini juga menjadi pemacu korupsi tumbuh subur. Contohnya biaya pemilu, terutama kampanye, memaksa para calon untuk mengeluarkan biaya besar.

Bisa jadi mereka mendapatkan uang dari menjual asetnya hingga berhutang. Bila tidak? Akan berjanji muluk-muluk pada calon pemilih.

Konsekwensinya, pengabdian mereka saat bertugas setelah terpilih, akan tersandera untuk membalas beragam budi baik para pendukung, tim sukses, atau donaturnya tadi. (*)