Korupsi Dana Desa karena Buta Aplikasi

Maraknya Kepala Kampung dan Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan anggaran dana desa, dikarenakan mereka tak memiliki pengetahuan yang cukup soal bagaimana menggunakannya.

Program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan desa, seharusnya tidak disalahgunakan oleh pihak manapun, sehingga desa tidak lagi menjadi daerah tertinggal, atau minim fasilitas.

Namun kenyataan yang didapat ialah, tingkah laku para pemegang amanah tidak kuasa untuk menahan nafsunya, saat melihat nominal kucuran dana desa yang dititipkan kepada mereka. Prilaku ini dinilai tidak pernah berubah sejak zaman dahulu.

Pakar hukum tata negara Universitas Lampung Dr. Budiono, itu pun menilai bahwa hukuman pidana yang berjalan, sebenarnya telah dilaksanakan dengan baik.

Dan memang harus ada tindakan tegas untuk para pelaku, agar pemerintah pun tidak mendapatkan trauma serta tak sungkan untuk memberikan kucuran dana dan anggaran desa kembali.

Doktor hukum ini pun berpendapat tentang bijaknya solusi dari pemerintah, yaitu sebuah bimbingan kepada para Kakam dan perangkat desa, dalam pemberian pengetahuan tentang penggunaan anggaran, serta adanya sebuah pencegahan hukum yang baik. (*)