Kisruh Politik Uang Lampung Ancam Stabilitas Nasional

Pemerintah provinsi lampung menyatakan permasalahan politik uang pasca pilgub 2018 berkategori ancaman nonmiliter terhadap kamtibmas. Sebab potensinya tergolong tinggi dan berpengaruh secara nasional.

Pemerintah provinsi lampung saat ini tengah mewaspadai dan mencegah terjadinya ancaman nonmiliter, yang tergolong tinggi.

Hal tersebut berdasarkan perkembangan kondisi di lampung yang rentan terjadi konflik, salah satunya permasalahan pada bidang politik yang terjadi beberapa waktu lalu saat pilgub 2018, yakni money politic.

Pemprov mengungkapkan tingginya data evaluasi pelaporan rencana aksi sejak dua tahun terakhir. Sejauh ini lampung masih berada pada urutan pertama secara nasional.

Kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi lampung, Irwan S Marpaung mengatakan, untuk mewaspadai hal itu, pemerintah harus melakukan upaya dan langkah demi meminimalisir hal yang tak diinginkan.

Upaya yang dilakukan yakni harus adanya sinergitas tim terpadu, deteksi dini dan mencegah dini, serta peningkatan kelembagaan masyarakat.

Sementara itu, pejabat kementerian pertahanan provinsi lampung, Kolonel Kav Robert Owen Tambunan mengatakan, untuk mencegah ancaman non militer diperlukan adanya penyusunan rencana antisipasi atau roadmap dari setiap instansi.

Kementerian pertahanan perwakilan lampung sendiri menggandeng pemerintah provinsi lampung dan stakeholder lainnya melakukan pencegahan ancaman non militer salah satunya melakukan seminar, yang berlangsung di ruang sungkai pemprov lampung, Rabu pagi kemarin. (*)