Kejati Lampung Usut Dugaan Korupsi Randis Lamtim Rp 2,6 M

Pengadaan kendaraan dinas bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur, yang menghabiskan biaya sebesar 2,6 miliyar rupiah pada tahun anggaran 2016 lalu, diduga terdapat pelanggaran tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan proses lelangnya, dan saat ini tengah di dalami oleh pihak Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kabar yang tengah beredar di masyarakat, yang menjadi kabar teranyar di pemberitaan media massa, terkait dengan kendaraan dinas Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur, yang diduga terdapat praktik tindak pidana korupsi di dalamnya, kini tengah didalami oleh pihak Kejaksaan Tinggi Lampung.

Mobil dinas yang menelan anggaran 2, 6 miliar rupiah tersebut, sesungguhnya amat disayangkan oleh banyak pihak, karena perlu diketahui pada tahun 2016 tersebut, Kabupaten Lampung Timur mengalami defisit anggaran sebesar 279 milyar rupiah, dan memiliki hutang kepada pemerintah pusat sebanyak seratus 6 milyar rupiah.

Ari Wibowo selaku Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Lampung, membenarkan kabar yang beredar tersebut, ia pun menjelaskan bahwa status dari kasus tersebut telah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan, dan sedang menunggu hasil audit dari BPK, untuk menetapkan para tersangka.
Kasus ini menjadi hal yang menarik, karena bergulir bersamaan pada terpilihnya Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim bakal menjadi Wakil Gubernur Lampung, yang akan dilantik pada bulan juni 2019 mendatang. (*)