Kampanye Tanpa STTP Cermin Calon Tak Punya Program

Sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Kota Bandarlampung dalam berkampanye didominasi permasalahan tidak adanya surat tanda terima pemberitahuan atau STTP kampanye dari pihak kepolisian.

Bawaslu Kota Bandarlampung selama periode bulan agustus hingga desember tahun 2018 telah meregistrasi 10 kasus penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dengan dugaan pelanggaran administrasi.
Bahkan pada awal tahun ini Bawaslu kembali menyidangkan caleg PDI Perjuangan yang diduga melakukan kegiatan kampanye tanpa STTP.

Dosen ilmu pemerintahan Fisip Universitas Lampung Robi Cahyadi Kurniawan menilai secara administrasi caleg harus mematuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu termasuk surat izin dari kepolisian.
Bila tidak? Maka hal ini merefleksikan calon yang bersangkutan tak memiliki program terencana dan terukur atau cenderung insidental bahkan berdasarkan insting.

Dari temuan panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan, beberapa calon anggota legislatif tidak hanya melakukan kegiatan kampanye tanpa STTP namun juga diduga melakukan kegiatan bagi-bagi uang dan sembako serta alat sosialisasi diri caleg di tengah-tengah kegiatan masyarakat seperti kegiatan arisan atau tasyakuran warga.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 23 tahun 2018 bahan kampanye dapat berbentuk selebaran brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan dan minum, kalender, kartu nama, pin dan atau alat tulis.

Bahan-bahan kampanye terbuat dari bahan yang bisa didaur ulang dan apabila dikonversikan dalam bentuk uang, bahan kampanye tidak lebih dari 60 ribu rupiah. (*)