Hak Pilih WNA Dihapus Meski Punya E-KTP

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung menegaskan tiga warga negara asing yang tinggal di Bandarlampung telah memiliki KTP elektronik tapi tidak punya hak politik untuk memilih dan dipilih pada pemilu 17 april mendatang.

Sikap tersebut menjadi landasan KPU dan Bawaslu untuk mencoretnya dari daftar pemilih tetap.
Polemik warga negara asing yang masuk daftar pemilih tetap pemilu 2019 menuai pro kontra di tengah tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat mempertanyakan terkait kepemilikan k-t-p elektronik oleh warga negara asing.

Bahkan baru baru ini badan pengawas pemilu Kabupaten Pringsewu menemukan satu warga negara asing asal mauritius masuk daftar pemilih tetap, tapi telah dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum setempat karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung warga negara asing boleh memiliki KTP elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 63.
Berdasarkan undang-undang tentang administrasi kependudukan tersebut penduduk indonesia terbagi atas dua yakni penduduk WNI dan penduduk WNA.

Kadisdukcapil Kota Bandarlampung A Zainuddin menyebutkan ada tiga WNA di bandarlampung yang memiliki KTP elektronik yang terdiri dari dua warga negara amerika dan satu warga negara india.

Syarat kepemilikan KTP elektronik bagi warga negara asing diatur dengan ketat seperti memiliki surat izin dan lama menetap dari Kantor imigrasi dan Kedutaan Besar WNA.

KTP elektronik yang dimiliki WNA juga berbeda dengan KTP WNI pada umumnya. Menurut Kadisdukcapil warga negara asing yang memiliki KTP elektronik hanya merupakan syarat kependudukan dan tidak dapat digunakan pada pemilu 2019 karena mereka tidak memiliki hak politik memilih dan dipilih. (*)