FSBKU Bongkar Kesewenangan PT Central Avian Pertiwi

FSBKU Bongkar Kesewenangan PT Central Avian Pertiwi

Federasi Serikat Buruh Karya Utama Lampung mengajukan lima tuntutan terkait kebijakan PT Central Avian Pertiwi yang terindikasi melakukan kesewenangan terhadap mereka.

Federasi Serikat Buruh Karya Utama Lampung mendesak penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing di PT Central Avian Pertiwi, menolak pemutusan hubungan kerja sepihak dengan modus peralihan vendor, menolak pembungkaman ruang demokrasi terhadap kaum buruh, lawan segala bentuk pemberangusan serikat pekerja, buruh (union busting), dan pekerjakan kembali tujuh orang PT Central Avian Pertiwi yang merupakan pengurus serikat buruh karya utama.

Dalam rilisnya, disebutkan bahwa PT Central Avian Pertiwi, yang merupakan bagian dari Charoen Pokphand Grup, adalah perusahaan yang bergerak pada pemeliharaan ayam bibit induk pedaging dan petelur, sejak 2003 lalu.
Perusahaan ini sepertinya melakukan pelanggaran ketenagakerjaan terhadap pekerjanya mulai dari pelanggaran status atau hubungan kerja hingga pelanggaran hak normatif pekerja.

PT Central Avian Pertiwi sepertinya tidak patuh dan melawan hukum terhadap ketentuan pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengamanatkan bahwa pekerja, buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa outsourcing hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dan ayat (4) menyatakan bahwa apabila ketentuan yang tertuang di ayat (1) tersebut tidak terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja (vendor) beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja.
Serta telah melanggar peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Atas perbuatan tersebut banyak hak pekerja di PT Central Avian Pertiwi yang terlanggar, yaitu hilangnya jaminan masa depan sejahtera bagi pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu atau pensiun karena tunjangan kerja yang sebagiamana diatur sesuai uu tidak dapat mereka terima akibat status hubungan kerja yang tidak memiliki kepastian hukum bagi pekerja

Penderitaan pekerja di PT Central Avian Pertiwi tidak hanya berhenti disitu, sistem kerja yang tidak sesuai dengan uu ketenagkerjaan pun semakin menambah penderitaan pekerja. Seperti hal kelengkapan alat kesehatan dan keselamatan kerja (k3) yang terkadang tidak diberikan oleh perusahaan salah satunya ialah tidak diberikannya masker sebagai pelindung dalam menghirup udara ketika bersentuhan dengan ribuan unggas. (*)