Eddy Rifai Pandu KPK Usut 2 Mantan Kadis PUPR Lamsel

KPK dituntut berlaku adil dan profesional dalam menindaklanjuti kasus korupsi mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, yang belakangan ini telah berhasil dikembangkan.

Tentunya dengan menitikberatkan pada penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pemberi dan penerima selayaknya ditetapkan sebagai tersangka.

Ungkapan ini diutarakan oleh Ahli Hukum Pidana dari Universitas Negeri Lampung Dr Eddy Rifai, Kamis malam, 8 Oktober 2020.

Menurut dia, KPK seharusnya lebih mencermati apa-apa saja fakta hukum yang muncul dalam persidangan perkara Zainudin Hasan.

Terlebih pada fakta bahwa masih ada pejabat dan pengusaha yang patut diduga layak menjadi tersangka.

* Statemen Eddy Rifai [00.08 sampai 01.08]

Komentar Eddy Rifai ini ditujukan pada hasil pengembangan perkara korupsi yang menetapkan H-H dan S-Y-H sebagai tersangka.

Diketahui H-H adalah Kadis PU-PR Lampung periode 2016-2017. S-Y-H adalah Kadis PU-PR Lampung Selatan periode Januari tahun 2020.

Penetapan tersangka ini didasarkan KPK setelah mencermati hasil vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang kepada Zainudin Hasan.

Selama Zainudin Hasan diadili, terungkap keterangan yang menjadi fakta hukum dalam persidangan soal keterlibatan pejabat eksekutif dan legislatif di Lampung Selatan yang diduga menerima paket proyek.

Selain mereka, muncul juga dugaan keterlibatan anggota DPD RI dan anggota DPRD Bandar Lampung.