DPRD Tuba Targetkan Pengesahan RAPBD 2019 pada 16 November

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang menargetkan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Pemkab Tulangbawang tahun anggaran 2019 pada 16 november ini menjadi Perda APBD.

Tidak mau bertele-tele DPRD Tulangbawang mempercepat pematangkan jadwal tahapan -tahapan pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), sehingga RAPBD tahun 2019 dapat disahkan tepat waktu.

Pelaksana tugas sekretaris dewan (Setwan) Badruddin menjelaskan jika DPRD saat ini sedang konsentasi penuh terhadap jadwal tahapan pembahasan rapbd tahun anggaran 2019.

Dimulai pada Kamis lalu, DPRD setempat telah mengelar rapat pimpinan (Rapim) antar fraksi maupun komisi guna konsultasi dan koordinasi saran maupun pendapat dari para wakil rakyat tersebut.

Kemudian pada hari yang sama DPRD juga mengundang pihak eksekutif yakni TAPD untuk melihat dan mendengar langsung persiapan dan kesiapan maupun plafon anggaran 2019 yang telah disusun oleh Pemkab Tulangbawang.
Terkait dengan jadwal penyampaian kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS)

Badruddin menjelaskan jika antara badan musyawarah (Banmus) telah sepakat menjadwalkan.
KUA-PPAS disampaikan oleh Pemkab Tulangbawang pada Senin 05 november ini dalam sidang paripurna.

Setelah itu lanjutnya selama empat hari yakni tanggal 6-9 DPRD akan mengundang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk hearing bersama dengar pendapat tentang seluruh program prioritas OPD yang sember dana dari APBD 2019.

Setelah, DPRD akan mengevaluasi jika program OPD dinilai tidak penting maka pihak DPRD menganulirnya dan sarankan agar OPD menganti program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat atau program pro rakyat.

Sementara itu, ketua DPRD Tulangbawang Sopi’i Ashari menambahkan jika dirinya mendorong Bupati Tulangbawang Winarti agar melaksanakan 25 program unggulanya masuk dalam Klausul RAPBD tahun 2019.
Sebab menurut Sopi’i pada anggaran tahun 2018 ke-25 program unggulan Bupati tidak bisa dilaksanakan 100% lantaran anggaran disahkan mendahului pelantikan bupati dan wakil bupati. (*)