DPRD & Pemkab Tulangbawang Sepakat Sahkan RKUA-PPAS 2019

DPRD dan Pemkab Tulangbawang sepakati rencana kebijakan umum anggaran plafon priorotas anggaran sementara (RKUA-PPAS) yang diajukan menjadi KUA-PPAS RAPBD tahun 2019.

DPRD Tulangbawang menilai struktur rancangan Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2019 seimbang lantaran defisit Rp 20,5 miliar ditutup dari surplus penerimaan.

Dalam sidang paripurna yang digelar pada Senin kemarin, badan anggaran legeslatif Sondang Rajagukguk meminta pimpinan serta seluruh anggota DPRD menyetujui RKUA-PPAS menjadi KUA-PPAS RAPBD tahun anggaran 2019. Karena ia menilai plafon RAPBD Tulangbawang tidak mengalami defisit anggaran.

Namun Sondang mendorong agar Pemkab Tulangbawang mengalokasikan anggaran permanen kepada OPD terkait untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, guna mendukung percepatan pembangunan nasional.

Bahkan Sondang mengkritisi agar Pemkab mengkaji ulang alokasi anggaran biaya tagihan listrik untuk 700 buah lampu taman, ,karena dinilai metode penghitungan membebani APBD.

Atas persetujuan seluruh anggota DPRD pimpinan sidang menunjuk kepala sekretariat untuk membacakan ikhtiar keputusan.
Sementara Bupati Tulangbawang Winarti menguraikan jika RAPBD tahun anggaran 2019 untuk belanja daerah direncanakan Rp. 1.307 trilyun, belanja langsung mendukung pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp. 595,386 milyar.

Sementara belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 712,402 milyar akan dipergunakan untuk belanja pegawai, subsidi hibah, sosial, bagi hasil, bantuan keuangan kepada pemkab dan provinsi, serta belanja tidak terduga.

Ia menjelaskan dari total belanja sebesar Rp. 1,307 trilyun Pemkab Tulangbawang mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 20,5 miliar disebabkan masuknya PAD sebesar Rp. 1,287 trilyun. Namun defisit dapat ditutup dari penerimaan pembiayaan netto surplus sebesar Rp. 20,5 miliar.