Caleg PDIP Disanksi Teguran Tertulis

Bawaslu Kota Bandarlampung memberikan rekomendasi kepada komisi pemilihan umum untuk menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Caleg PDI Perjuangan Hj Siska.

Sidang yang berlangsung di Bawaslu Kota Bandarlampung pagi tadi hanya dihadiri Kuasa Hukum Siska dari badan saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Lampung, Febry Fauzan.

Sanksi teguran tertulis oleh Bawaslu akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Caleg dan partai politik terkait langkah-langkah hukum yang akan diambil. Bawaslu memberikan waktu tiga hari kerja setelah putusan dibacakan bagi teradu untuk melakukan upaya koreksi.

Kuasa Hukum Siska mengaku menghormati proses pengambilan keputusan di Bawaslu.
Namun dirinya juga menyayangkan majelis pemeriksa mengabaikan keterangan dari pihak komisi pemilihan umum tentang STTP Kampanye.

Kasus Siska merupakan temuan Panwascam Tanjungsenang dan pemberian sanksi teguran tertulis dinilai sudah sesuai dengan pertimbangan berdasarkan realita di lapangan.

Bahkan Bawaslu menolak permohonan Ketua Panwascam Tanjungsenang Hoby Harta untuk menjatuhkan sanksi larangan kampanye selama satu bulan kepada Siska.

Bawaslu Bandarlampung telah mengimbau partai politik untuk mendaftarkan calegnya sebagai tim kampanye, sebagaimana diatur dalam pasal 272 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Apabila Caleg partai politik tidak terdaftar sebagai tim pelaksana kampanye maka caleg tersebut tidak dapat melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. (*)