BPN Tolak Ukur Ulang Lahan SGC

Pihak BPN menolak melakukan pengukuran ulang 40 ribu hektare lahan pertanian milik PT Sugar Group Company. Penolakan ini dilontarkan saat mediasi antara warga empat Kecamatan di Tulangbawang di Gedung DPRD Lampung, Rabu siang tadi.

Merespon penolakan ini, masyarakat empat Kecamatan Kabupaten Tulangbawang langsung mengancam akan menduduki tanah umbul tersebut.

Hal ini disampaikan oleh salah satu perwakilan warga Supri Barko usai rapat dengar pendapat bersama DPRD Lampung jika Pemerintah maupun DPRD Lampung tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini hingga pilpres 17 april 2019.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, dan dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari, Biro Hukum Lampung, Zulfikar, BPN Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Supri Barko berharap pemerintah dan DPRD Provinsi lampung bisa segera menyelesaikan permasalahan hak tanah umbul masyarakat Tulangbawang di empat Kecamatan, Gunung Aji, Gedongmeneng, Dente Teladas, dan Menggala yang selama 25 tahun dipakai oleh perusahaan.

Meski sudah seperempat abad menduduki tanah umbul, PT SGC juga tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Selain itu, pihaknya juga mengaku kecewa terhadap sikap kepemimpinan Winarti sebagai Bupati Tulangbawang yang sulit untuk ditemui.

Sementara itu Kepala BPN Tulangbawang imlan menyampaikan bahwa pihaknya akan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Imlan kembali menegaskan tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat agar BPN mengukur ulang hak guna usaha PT SGC tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal berharap agar masyarakat bisa menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik.

Saat ini, pihaknya baru mengumpulkan bahan dan keterangan dari masyarakat setempat. Kedepan pihaknya juga akan memanggil pihak perusahaan dan membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. (*)