Bawaslu Minta Calon Tersandung Hukum Nyadar Diri

CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG PERNAH DIVONIS PENJARA / HARUS MENGUMUMKAN STATUSNYA KEPADA PUBLIK TERKAIT TINDAK PIDANA YANG PERNAH DILAKUKAN / HAL TERSEBUT TERTUANG DI DALAM PERATURAN K-P-U R-I NOMOR – 1 TAHUN 2020 / TENTANG PENCALONAN KEPALA DAERAH ///

JIKA BERDASAR PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR – 1 TAHUN 2020 / TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN K-P-U NOMOR – 3 TAHUN 2017 / TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA //

MAKA KEPADA CALON KEPALA DAERAH / YANG PERNAH DIVONIS HUKUMAN PENJARA ATAU PERNAH MENYANDANG STATUS TERPIDANA / HARUSLAH MENGIKUTI ATURAN YANG TELAH DIBUAT OLEH K-P-U R – I TERSEBUT //

DI DALAM PASAL – 4 PADA AYAT KE – 1 HURUF – G / TERTUANG PERATURAN BAHWA BAGI CALON YANG MANTAN TERPIDANA / YANG TELAH SELESAI MENJALANI MASA PEMIDANAANNYA / MAKA WAJIB SECARA JUJUR ATAU TERBUKA / MENGEMUKAKAN KEPADA PUBLIK //

DI DALAM PERATURAN INI PULA / PADA PASAL – 4 AYAT KE – 2-B DAN AYAT KE – 2-C / LEBIH JELASNYA LAGI MEWAJIBKAN CALON YANG PERNAH MENJADI NARAPIDANA / HARUS MENGUMUMKAN KE PUBLIK DALAM BENTUK IKLAN DI MEDIA MASSA / TENTANG ISI JATI DIRINYA SEBAGAI TERPIDANA TIDAK DALAM PENJARA ATAU MANTAN TERPIDANA //

AYAT INI PUN MENGATUR CALON HARUS MENG-IKLANKAN JENIS TINDAK PIDANA YANG IA LAKUKAN / HINGGA PADA PERATURAN UKURAN KOLOM TEMPAT DIUMUMKAN STATUS NARAPIDANANYA TERSEBUT ///