Agus BN Urus Setoran Proyek Rp 72 M

Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandar Lampung, pada Kamis kemarin, kembali menggelar sidang perkara tindak pidana korupsi, yang terjadi di dinas PUPR Kabupaten Lampung selatan, dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa untuk Agus Bhakti Nugroho.

Dia terdekteksi mengatur mobilisasi setoran proyek lebih dari Rp 72 miliar.
Seorang anggota DPRD Provinsi Lampung non aktif dari fraksi Partai Amanat Nasional, harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang Bandar Lampung, sebagai seorang terdakwa atas perkara tindak pidana korupsi yang ia lakukan, bersama beberapa ASN di lingkungan dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Ketua Mansur kali ini, terdakwa Agus Bhakti Nugroho hanya bisa terdiam, mendengarkan dakwaan sebanyak 43 halaman, yang dibacakan jaksa KPK.

Lelaki kelahiran batanghari ini, dalam dakwaannya berperan sebagai tangan kanan sang mantan Bupati Lampung Selatan, yang bertugas menerima seluruh uang komitmen fee dari rekanan-rekanan di Dinas PUPR Lampung Selatan, yang terdapat sebagai rekanan yang akan menjadi pemenang pada pengerjaan proyek yang sudah diploting sebanyak 299 paket.

Penerimaan setoran – setoran fee proyek dari para rekanan tersebut, terjadi sejak tahun 2016 hingga pada tahun 2018, yang total besarannya mencapai nilai sebesar 72 milyar 7 ratus juta lebih dan yang sebagian hasil dari kejahatan bersama-sama tersebut digunakan untuk membiayai beberapa keperluan-keperluan Zainudin Hasan.

Agus Bhakti Nugroho didakwa telah melanggar pasal 11 dan 12, undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling lama kurungan selama seumur hidup, dengan denda paling tinggi sebesar 1 Milyar rupiah. (*)