3 Ranperda Adat SBB Tuai Protes

Tiga Ranperda soal adat DPRD Seram Bagian Barat sepertinya bermasalah. Karena terjadi tarik-menarik kepentingan di kalangan masyarakat.
Bahkan sejumlah pihak menyarankan legislatif berpikir ulang bila ingin menetapkannya menjadi perda pada januari 2019 mendatang. Sedikitnya tiga ranperda inisiasi dprd seram bagian barat memancing sejumlah elemen masyarakat untuk menggelar demo berkali-kali.

Di antaranya dari kalangan masyarakat adat setempat yaitu IKBH, masyarakat Hualoy, dan perwakilan Raja-Raja dari Taniwel, Taniwel Timur, serta Seram Barat.

Protes bermula dari janji Ketua DPRD Seram Bagian Barat Julianus M Rutasouw kepada Raja Raja akan memparipurnakan pengesahan 3 buah Ranperda ini menjadi perda pada januari 2019 mendatang.

Namun rencana ini ditolak dari pemuda karena tidak mengakomodir aspirasi IKBH dan keluarga Hualoy.
Bahkan, dalam jumpa pers Jumat kemarin, mereka meminta BPK segera mengaudit anggaran pembahasan 3 Ranperda tersebut yang ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar. (*)